permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah. permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Tematik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 pada Bab IV tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA dan PPAS 2. 2. E. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam. GO. Nomor 13 Tahun 2006. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 jo. 17. Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. DEPARTEMEN DAIAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN. Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 13. 2019. 465, kemendagri. Tahun. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri. pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161Lampiran PERMENDAGRI No. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 1 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikan oleh BIMANTARA, B. PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD. Permendagri no 13_thn_2006_ 1. Penyusunan KUA dan PPAS 2 A. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. KABUPATEN MINAHASA SELATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Watupongoh Risky Aldy1, Jullie J Sondakh2, Lidia Mawikere3 123Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang. Berdasarkan P asal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun peraturan turunannya yang harus ditetapkan pada tahun 2022, salah satunya adalah Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengubah. smpn 1 soreang. NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI. Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Permendagri 77 Tahun 2020 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF: DEPARTEMEN DAIAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH DENGANRAHMATTU}IAN YANG MAHA ESA, MENTERIDALAMNEGERT, Menimbang: bahwa untuk melakanakanPasal155 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Permendagri nomor-21-tahun-2011. f. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan kas daerah 5. Tematik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3. 45, PERATURAN. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. 1 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikan oleh BIMANTARA, B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (B erita Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. Karena Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ini mulai efektif diberlakukan di tahun 2023. Download Permendagri Nomor. 1. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. Buku III Permen Pengelolaan Keuangan Daerah. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengatur hal-hal, antara lain Pengelola keuangan daerah, APBD, Penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan penatausahaan, Perubahan APBD, Akuntansi dan pelaporan,. 21 Tahun 2011 (revisi kedua). Jenis. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan seberapa besar dampak dari perubahan dimaksud terhadap implementasinya dilapangan dengan studi kasus dibeberapa desa di Kecamatan Jatinangor, yaitu desa Cileles dan desa Cibeusi. penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Matriks Perbandingan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap layanan dokumentasi dan JDIH Provinsi Bali sesuai dengan Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. MENTERI DALAM NEGERI. TENTANG. Permendagri no 13_thn_2006_ 1. Permendagri terbaru ini sebagai penjabaran dari PP Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Citarum. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. U. sebagaimana. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut: 1. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. 13 Tahun 2006 - Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Diunggah oleh Rusmawan Harry Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. PERMENDAGRI No. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah. Dasar Pertimbangan: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Perwakilan. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006. 29 Tahun 2002. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. 25. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. U Badan: Nomor: 21: Tahun Penetapan: 2011: Tempat Penetapan: Tanggal Penetapan: Tanggal Pengundangan:. NOMOR 13 TAHUN 2006. berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara akuntanbilitas dan transparasi sehingga membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; L A P O R A N T A H U N A. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang : pedoman pengelolaan keuangan daerah BAB I : Ketentuan Umum. 6. Sistem dan prosedur pengelolaan. Beranda. 2005 No. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 32. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan. Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik. Mulyana Saturday, May 07, 2022 Juknis , pedoman. Peraturan Pemerintah (PP). anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana Permaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PelayananGalih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006. Nomor 13 Tahun 2006. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : I. Subjek. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. Title: PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 Author: MOHAMAD ERVAN,SE Created Date: 6/20/2006 5:49:48 PMPP No. MENTERI DALAM NEGERI. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. xx. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah amanat pasal 221 (1) pp Nomor 12 Tahun 2019 Trending Kepwal 913/Kep. Simpan Simpan PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Catatan Atas Laporan Keuangan 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Judul. edu PERMENDAGRI No. 17. 2018. perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri 13 2006. Indonesia, Pemerintah Pusat. xx. 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160 ayat (6) 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161 ayat (1) 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Jenis Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung-. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ini merupakan pengganti atas PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan. Permendagri Nomor 19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah, faktor pendukung, dan. , Publisher:Jakarta : Cipta Jaya, 2007, Subject:Anggaran pendapatan dan belanja daerah - Buku pegangan,. 13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (2). 01. pdf ] (899) Tahun: 2007: Tentang: Perubahan keenam atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2007 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2007 tenta STATUS PERATURAN. BN = Berita Negara. Pasal 1. 3) Pasal 42 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah beserta tahapannya berikut ini!pengguna anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 61). Proses Penyusunan APBD 1 A. Departemen Dalam Negeri. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. permendagri 13 2006 - Pengelolaan Keuangan Daerah Gd Suyastawan batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi. Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Belanja Hibah yang dapat dilaporkan dalam Laporan Belanja Infrastruktur hanya berupa Belanja Tidak Langsung > Belanja Hibah. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 10/2010 - APBN TA 2011 (Pengalihan Dana BOS Dari APBN ke APBD). Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis. 1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai. Permasalahan Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Nomor: 13: Tahun: 2006: Tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku Pasal3 Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuang~n daerah, azas umum dan struk~ur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah. NOMOR 13 TAHUN 2006. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. DR. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri.